DEWAN KOPERASI
Dewan
Koperasi Indonesia mendukung sikap politik Presiden RI yang
menegaskan tentan pentingnya pelaksanaan ekonomi pasar yang
berorientasi sosial. Karena itu, Dewan Koprasi Indonesia mendukung
upaya untuk mengoreksi pemilikan asing dengan cara membatasi penguasaan
dan pemilikan asing yang telah mendominasi wilayah kedaulatan ekonomi
nasional. Harus kita sadari mandat konstitusi tidak dapat menjadi
barang titipan kepada pihak asing
Dewan Koperasi Indonesia mengharapkan pemerintah dengan tegas
merumuskan kembali ketentuan yang ada agar terselenggara perlindungan
kepada kepentingan rakyat jelata khususnya yang menyangkut pengusahaan
air, penguasaan dan pengusahaan tanah dan kekayaan yang terkandung
didalamnya serta berbagai industri strategis yang menyangkut kepentingan
keamanan dan hajat hidup orang banyak seperti industri
telekomunikasi, perbankan, dan industri farmasi. Secara khusus Dewan
Koperasi Indonesia meminta peninjauan kembali Peraturan Presiden No.
77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang
Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal agar
sesuai dengan mandat konstitusi;
Dewan Koperasi Indonesia menyadari bahwa sebagian dari penyimpangan
konstitusional yang terjadi bukanlah semata-mata karena kurangnya
peraturan, namun karena kelemahan apartur di tingkat pusat dan daerah
yang telah gagal menangkap amanat konstitusi dan kepentingan rakyat
jelata. Karena itu Dewan Koperasi Indonesia mendukung berbagai upaya
yang telah dilakukan pemerintah secara khusus dalam hal pemberantasan
korupsi serta penertiban penggunaan anggaran agar pelayanan publik
dapat terselenggara secara optimal. Hal yang sama untuk
terselenggaranya efisiensi birokrasi sehingga terhindar dari ‘ekonomi
biaya tinggi’ melalui standarisasi dan otomatisasi serta transparansi
pelayanan publik khususnya untuk mendorong kegiatan usaha;
Dalam situasi keprihatinan dengan terjadinya berbagai bencana di tanah air, Dewan Koperasi Indonesia telah dan akan terus mendukung untuk lebih cepatnya penanganan darurat bencana secara lebih partisipasif sebagai tugas kolektif seluruh bangsa serta upaya pemulihan ekonomi rakyat di daerah bencana.
Jakarta, 7 Januari 2008
DEWAN KOPERASI INDONESIA
KETUA UMUM
ADI SASONO
Sumber : http://rivaldiligia.wordpress.com/2011/01/17/pokok-pokok-pikiran-dewan-koperasi-indonesia/
